AHMAD IMAM BAILI Primary Author mixed material bibliography Jakarta BDK Jakarta 2021 id Indonesia

Text

67 hlm Pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum di Negara Republik Indonesia. Pencatatan perkawinan dan akta nikahnya merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh penduduk yang mendiami wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan sah, apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan yang tidak dicatat atau didaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian untuk menghindari dampak negatif akibat pernikahan tidak tercatat, maka setiap lapisan masyarakat harus sadar untuk mendaftarkan kehendak pernikahannya ke KUA. AHMAD IMAM BAILI PERNIKAHAN MEDIA EDUKASI KESADARAN MASYARAKAT KUA KECAMATAN JATINEGARA REPOSITORY BALAI DIKLAT KEAGAMAAN JAKARTA REPOSITORY BALAI DIKLAT KEAGAMAAN JAKARTA LA.0319 202100319 My Library (Lantai 2) LA.0319 AHMAD_IMAM_BAILI.png.png 322 2021-11-25 09:36:01 2021-11-25 10:15:19 machine generated