Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana KerjaPemerintah Tahun 2021, Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) merupakan arahkebijakan nasional 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untukmemberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, dan kelembagaanserta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunannasional yang berkesinambungan. Kementerian/Lembaga menyusun laporan pertriwulan atas pelaksanaan rencana program dan kegiatan berdasarkan Rencana KerjaKementerian/Lembaga. Laporan RKP tersebut disampaikan kepada MenteriPerencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan PembangunanNasional dan Menteri Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelahberakhirnya triwulan. Penyampaian laporan dilakukan melalui mekanisme pelaporansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil laporan akan menjadimasukan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga tahun berjalansesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menjadi bahan evaluasi untukpenyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga tahun berikutnya sesuai denganketentuan perundang-undangan. Selama ini Subbagian Evaluasi Program dan3Pelaporan terkendala tidak didukungnya bahan laporan yang cukup dari Tusi. Sehinggaperlu instrumen bahan-bahan penunjang laporan RKP agar berjalan lebih efektif danefisien dapat memenuhi informasi yang dibutuhkan pemangku kepentingan. Dengandemikian, penulis menginisiasi pembuatan instrumen pembuatan Laporan RKP sebagaidasar dalam menyusun Laporan RKP di Ditjen Bimas Katolik. Dengan adanya kegiatanaktualisasi ini diharapkan dapat memberikan input masukan dan saran positif untukmengatasi permasalahan yang ada di lingkup unit Subbagian Evaluasi Program danPelaporan Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal BimbinganMasyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia.