Berdasarkan ketentuan Pasal 291 Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, bahwa SubbagianHukum pada Bagian Organisasi Kepegawaian dan Hukum pada Sekretariat DirektoratJenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memiliki tugas melakukan penyiapan10bahan analisis produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, danfasilitasi bantuan hukum bidang penyelenggaraan haji dan umrah.Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, khususnya KeputusanDirektur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang selama ini pengarsipannyabelum optimal, belum tertata dengan baik dan rapi, maka dipandang perlu dilakukaninventarisasi peraturan demi kemudahan dalam pengaksesan dan pencariannya ketikadibutuhkan, dengan baiknya sistem inventarisasi peraturan tentu berakibat pada efisiensiwaktu dan kualitas yang dihasilkan