Berdasarkan pengamatan lapangan di Biro HDI, khususnya diBagian Kehumasan, masih terdapat isu-isu seperti belum optimalnyapengelolan media sosial resmi kementerian. Padahal, keterbukaaninformasi menjadi amanah yang harus dilaksanakan oleh badanpublik, termasuk Kementerian Agama, sesuai UU No 14 tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik.Selain itu, masih banyak berita-berita bohong yang menerpaKementerian Agama, yang tentunya dapat berdampak kepadakualitas informasi yang diberikan kepada masyakat serta kredibilitaslembaga. Publik perlu diberikan kesadaran bersama, bahwa saat inisudah ada Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 TentangInformasi dan Transaksi Elektronik