Menurut Peraturan Menteri Agama No 21 Tahun 2019, bantuanpemerintah dapat diberikan kepada Ormas, majellis Taklim, danYayasan/Lembaga Keagamaan sebagai bahan pendukung kebutuhanperkembangan Ormas, Majelis Taklim, Yayasan/Lembaga Keagamaankarena peran mereka dalam pembinaan umat dalam mewujudkanmasyarakat Islam yang rahmatan Lil Alamin. Dalam penyaluranBantuan diperlukan tertib adminstrasi, transparansi, dan akuntabilitasyang tertuang dalam petunjuk teknis Penyaluran bantuan.Proses Seleksi dan Verifikasi proposal Bantuan menjadi halpenting dalam proses penentuan calon penerima bantuan pemerintah,maka dibutuhkan proses verifikasi yang transparan dan akuntabelsehingga proses penyaluran bantuan sesuai dengan ketentuan yangtelah berlaku.Penggunaan teknologi sangat diperlukan dalam prosesverifikasi, mengingat Jumlah Proposal yang diajukan terus bertambahsetiap tahunnya, jika proses verifikasi berjalan secara manual tanpapenggunaan teknologi, maka akan menghambat proses pencairan danpenyaluran Bantuan pemerintah.Saat ini proses data verifikasi yang berjalan pada Subditkemitraan Umat Islam masih menggunakan metode pengisian Form3secara manual dengan tulisan tangan, sehingga rentan dalamkesalahan penulisan, rusak, hilang sehingga mengakibatkan penulisanulang dan pendataan ulang pada proses verifikasi data proposaltersebut