Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Agama setiap tahunnya mengalami peningkatan, manun belum maksimal, hal ini berdasarkan catatan rekomendasi dari tim evaluator bahwa implementasi SAKIP pada Kementerian Agama perlu ditingkatkan, antara lain meningkatkan kualitas pelaporan kinerja pada satuan kerja melalui penetapan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Kementerian Agama, serta pemantauan realisasi capaian kinerja melalui Aplikasi Sistem Informasi Performa Kementerian Agama (SIPKA). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun, serta pada pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan kebijakan teknis evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini. Dengan terbitnya Peraturan Menteri PAN DAN RB Nomor 88 Tahun 2021, Kementerian Agama perlu mengimplementasikannya sebagai upaya peningkatan terhadap penilaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama. Berdasarkan hal tersebut, sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan III Tahun 2023 mempunyai gagasan untuk Optimalisasi Aplikasi Sistem Informasi Performa Kementerian Agama (SIPKA) berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 sebagai Rencana Aksi Perubahan.