Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 1 angka 3 menyebutkan definisi Pengawasan Intern merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. APIP juga menjalankan fungsi konsultansi dengan memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Layanan konsultansi ini, sifat dan ruang lingkupnya disepakati bersama dengan manajemen yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, memberikan nilai tambah, dan memperbaiki proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian. Dalam menjalankan aktivitas pengawasan intern tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama didukung dengan sumber daya manusia yang disebut sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebanyak 480 orang dan 51% nya adalah auditor, sementara satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama sebanyak 4.484. Jumlah yang tidak sebanding antara aparat pengawasan instansi pemerintah dengan objek pengawasan. Dari segi jumlah ini, manajemen pengetahuan seharusnya menjadi prioritas instansi dalam mengembangkan model maupun strateginya. Transformasi pengawasan yang saat ini dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama melalui Agenda Prioritas Pengawasan, menuntut kompetensi auditor pada segala bentuk pengawasan yang dilakukan.