Pelepasan hak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum salah satunya dipengaruhi oleh subjek hak atas tanahnya. Dalam hal subjek hak berupa badan hukum, maka pelepasan hak tidak hanya dengan musyawarah para pihak untuk mencapai kesepakatan, namun diperlukan persetujuan dari pemerintah di atasnya. Persetujuan dari pemerintah di atasnya sering menimbulkan permasalahan sebagai persyaratan pelepasannya. Ilustrasi ini menunjukkan betapa peliknya proses penyelesaian pelepasan tanah untuk mendukung pembangunan nasional, termasuk permasalahan penyelesaian pelepasan dan penggantaian tanah wakaf yang terkena proyek strategis nasional