Sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Dalam mencetak ASN yang profesional, UU ASN mengedepankan penguatan nilai-nilai dan pembangunan karakter dalam mencetak PNS. Lembaga Administrasi Negara menterjemahkan amanat Undang Undang tersebut dalam bentuk Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan yang tertuang dalam Peraturan Kepala Lembaga 2 Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III dan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan I dan II. Pelatihan ini memadukan pembelajaran klasikal dan non-klasikal di tempat Pelatihan serta di tempat kerja, yang memungkinkan peserta mampu untuk menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter PNS yang professional. Berdasarkan landasan tersebut dibuatlah penyusunan rancangan aktualiasi sebagai bagian dari program Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS tahun 2021 dalam menganalsis isu dan permasalahan, serta solusinya baik bagi instansi, unit kerja, stakeholder dan bagi CPNS itu sendiri. Dalam rancangan aktualisasi ini hal yang menjadi core issue di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha khususnya pada Sub Bagian Tata Usaha yaitu proses berjalannya birokrasi yang kurang efektif dan efisen pada proses pelaporan data pelayanan dan surat menyurat, sehingga terdapat 4 konsentrasi isu yang perlu menjadi perhatian dan memerlukan solusi taktis yaitu kurang optimalnya pengumpulan data dan pengolahan laporan data pelayanan di Sub Bagian Tata Usaha Bimas Buddha, kurangnya penggunaan arsip yang berbasis paperless, kurangnya disiplin pada prosedur surat menyurat, dan kurangnya sarana dan prasarana dalam pelayanan di Sub Bagian Tata Usaha.