Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor yang memengaruhi meningkatnya urgensitas E-Konsultasi. Kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 berdampak pula pada sistem kerja pelayanan kegiatan pemerintahan. Sistem kerja dilakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Terkait hal tersebut maka E-Konsultasi memegang peran penting dalam menjaga kapabilitas instansi. Saat ini telah ada aplikasi E-Konsultasi namun masih dalam tahap pemakaian terbatas dikarenakan perlu adanya penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP) yang meminalisasi terjadinya benturan kepentingan. Berdasarkan faktafakta di atas maka penulis perlu membuat laporan aktualisasi nilai dasar profesi ASN dengan judul “Optimalisasi E-Konsultasi Analisis Mengenai Produk Hukum (AMPUH) Layanan Konsultasi Hukum Pengawasan Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.”