Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 1 Poin 11 yaitu “entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan”. Tujuannya agar tercapainya laporan keuangan audit dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk memudahkan audit pemberkasan BPK ataupun Irjen maka salah satunya diperlukan penatausahaan penyusunan laporan keuangan yang baik. Terkait dengan Penyusunan Laporan Keuangan pada bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan negara yaitu menyusun laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Tugas dan wewenang Pengolah Data Laporan Keuangan diantaranya adalah mengolah data laporan realisasi anggaran, melaksanakan rekonsiliasi data laporan keuangan, melaksanakan tugas membantu menyelesaikan laporan keuangan, mengarsipkan surat masuk dan keluar di subbagian akuntansi dan laporan keuangan. Peran Pengolah Data Laporan Keuangan dalam proses pengerjaan laporan keuangan di bawah entitas Kementerian Agama salah satunya diperlukan kesiapan penyajian data untuk diolah sebagai catatan permasalahan yang menggambarkan beberapa persoalan dalam laporan keuangan agar memudahkan untuk menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan periode sekarang dan menjadi referensi dokumen pendukung untuk evaluasi di periode selanjutnya.