Salah satu upaya pencegahan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di lingkungan pemerintahan adalah dengan penyampaian laporan harta kekayaan aparatur negara melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE Menpan RB) Nomor 1 tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan instansi pemerintah. Berdasarkan hal tersebut Kepeutusan Menteri Agama (KMA) Nomor 126 Tahun 2015 menugaskan Inspektorat Jenderal sebagai pengelola LHKASN di lingkungan Kementerian Agama RI. Sebagai Tim Pengelola LHKASN Kementerian Agama, Itjen memiliki tugas salah satunya adalah melakukan pengelolaan secara disiplin, kompeten dan tepat waktu. Meskipun demikian pengelolaan LHKASN di Itjen belum sepenuhnya maksimal dikarenakan beberapa faktor yaitu sistem database dikelola oleh Kemenpan RB sehingga Itjen tidak bisa customize sesuai kondisi di lapangan, belum terintegrasi dengan data kepegawaian, Kemenpan RB belum menyediakan aplikasi atau fitur yang friendly untuk tim pengelola di Itjen Kemenag, dan jumlah satuan kerja serta ASN yang besar tersebar di seluruh pelosok negeri. Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan sebuah sistem atau media yang dapat mempermudah tim dalam mengelola LHKASN. Untuk mengatasi hal tersebut penulis membuat laporan aktualisasi nilai dasar ASN dengan judul “Optimalisasi Media Pengelolaan Saldo Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama RI”. Melalui rancangan ini diharapkan akan mempermudah dalam proses pengelolaan saldo LHKASN sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dan mempercepat pengambilan keputusan oleh pimpinan.