Berdasarkan mandatori Presiden tersebut maka dilaksanakanlah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan pada semua kementerian termasuk Kementerian Agama. Selama proses penyederhanaan dan penyetaraan jabatan dan juga berdasarkan pengalaman melaksanakan tugas di Subbagian Penataan Organisasi dan Analisis Jabatan I, terdapat beberapa isu strategis yang beredar diantaranya keterbatasan nomenklatur jabatan fungsional untuk penyetaraan Jabatan Administrasi non sekretariat, Pejabat Jabatan Administrasi tidak bersedia untuk 3 Jabatan Administrasinya disederhanakan, Terdapat jabatan fungsional yang tidak sesuai dengan tugas pokok jabatan, Pejabat Jabatan Administrasi tidak bersedia untuk disetarakan ke dalam JF yang lain, dan terdapat banyak pejabat yang tidak bersedia mengambil jabatan fungsional. Dengan banyaknya isu-isu tersebut maka kementerian agama membuat sebuah usulan JF baru demi mengurangi atau memberikan alternative penyelesaiain masalah tersebut. Namun dalam proses usulan Jabatan Fungsional baru tersebut masih belum tersusun dengan baik dan banyak di temui kendala. Oleh karena itu, penulis sebagai peserta pelatihan dasar berencana memberikan solusi atas permasalahan isu tersebut dengan cara mengaktualisasikan nilai-nilai ANEKA pada Biro Ortala, Setjen, Kemenag melalui Laporan aktualisasi yang berjudul “Finalisasi Usulan Pembentukan Jabatan Fungsional Baru pada Unit Eselon I Kementerian Agama”