Dalam rancangan aktualisasi ini penulis fokus pada peraturan perundang-undangan yaitu pada Keputusan Menteri dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Keputusan yakni merupakan salah satu jenis surat yang diterbitkan oleh salah satu lembaga instansi atau kelompok organisasi dengan diwakili oleh pemimpin yang tertinggi yang di dalamnya berisikan suatu pernyataan tentang keputusan atas suatu hal yang masih ada kaitannya dengan tata tertib dari organisasi yang terlibat di dalamnya. Adapun beberapa hal yang diatur di dalam surat keputusan tersebut biasanya bersifat sangat penting dan juga menentukan suatu kebijakan dalam setiap aktivitas organisasi tersebut. Kemudian padas Surat keputusan tersebut hanya bisa diterbitkan dan disusun oleh pejabat yang mempunyai hak dan kewajiban mengeluarkan surat tersebut. Keputusan yang dibuat dan diterbitkan berdasarkan dengan kepentingan. Penerbitan Keputusan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha diproses pada Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum pada Sub Bagian Hukum yang dalam satu tahun memproses draft keputusan sejumlah hampir 250 keputusan. Hal ini membutuhkan pedoman pengadministrasian peraturan perundang-undangan yang lebih optimal terkhusus layanan informasi proses pengesahan draft peraturan perundang-undangan masuk, keluar dan tahapan pengesahannya agar transparan, terbuka dan informasi dapat diketahui setiap saat bagi bidang terkait.