Modernisasi Rekening Pemerintah/ Rekening Pengeluaran pada satuan kerja penting untuk peningkatan kelancaran satuan kerja dalam merealisasikan anggaran guna mendukung tugas dan fungsinya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan adanya rekening virtual (Virtual Account) agar rekening milik Kementerian Negara/Lembaga dapat dikelola secara lebih efektif, efisien dan akuntabel, perlu mengatur pengelolaan rekening pengeluaran milik Kementerian Negara/Lembaga. Dalam rangka mewujudkan tata kelola rekening pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel, pengaturan Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga kembali diubah dengan lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019. PMK Nomor 183/PMK.05/2019 mengatur mengenai rekening pengeluaran milik Kementerian/Lembaga yang mengatur hal pengelolaan rekening pengeluaran yaitu Konsolidasi saldo rekening pengeluaran pada satu rekening induk, Penggunaan rekening induk dan rekening satker (virtual account), Pemantauan seluruh saldo dan transaksi satuan kerja secara realtime online oleh BUN dan Eselon I Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, serta memaksimalkan penggunaan digital banking untuk menggantikan penggunaan cek/bilyet giro.