Analis Pengelolaan Keuangan APBN merupakan kategori keahlian yang bertugas untuk melakukan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, dan analisis laporan keuangan instansi. Pengaturan jabatan ini diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 53/2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN. Realita di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa fungsi PNS yang tidak berjalan dengan optimal. Ketidakberfungsian ini menimbulkan beberapa isu yang harus segera ditangani. Isu yang saya temukan di tempat tugas antara lain 1) 3 Belum optimalnya realisasi data pencairan kegiatan per individu di Direktorat PAI.; 2) Belum optimalnya pengajuan berkas pencairan terkait daftar nominatif untuk diverifikasi; 3) Belum optimalnya digitalisasi berkas pencairan di Direktorat PAI; 4) Belum optimalnya penggunaan tanda tangan elektronik untuk keperluan berkas pencairan dana; 5) Belum optimalnya penggunaan e-form untuk melengkapi persyaratan registrasi peserta kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pada Direktorat PAI; dan 6) Belum optimalnya pengelolaan arsip berkas Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan di Direktorat PAI.