sebuah permasalahan yaitu pada proses pengajuan permohonan bantuan tersebut yang masih berupa proses manual yang mana umat Hindu atau pemohon bantuan mengirimkan berkas secara manual berupa hardcopy kepada Dirjen Bimas Hindu. Namun, hal tersebut tentunya terkendala dilakukan di tengah masa pandemi. Sehingga perlu adanya inovasi dalam pengiriman berkas-berkas pengajuan permohonan bantuan keagamaan Hindu berbasis online. Pentingnya pelayanan berbasis online ini akan berimplikasi pada banyaknya partisipasi umat dalam pelayanan publik, sehingga serapan anggaran dan kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu pun akan menjadi semakin baik. Selain itu, sistem kerja online ini juga sekaligus mendukung program Direktorat Jenderal Bimbingan Msyarakat Hindu yaitu terkait digitalisasi arsip. Apabila hal ini dapat dijalankan secara maksimal maka kualitas umat Hindu di Indonesia akan semakin baik pula. Oleh karena itu, sesuai dengan tusi Penulis sebagai calon pegawai negeri sipil dengan jabatan analis program pemberdayaan umat maka dalam hal ini Penulis mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS (akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi) dan peran kedudukan ASN dalam NKRI (Manajemen ASN, Pelayanan Publik, Whole of Government) dengan “Optimalisasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keagamaan Hindu Berbasis Online Subdirektorat Pemberdayaan Umat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu”.