Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada satuan kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, terdapat beberapa hambatan dalam upaya pelaksanaan pelayanan publik khususnya pada pelaporan program dan kegiatan. Hambatan tersebut antara lain belum efektifnya regulasi juknis untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap satuan kerja di daerah sehingga sulit untuk melakukan pemantauan terhadap kinerja pada setiap satuan kerja, masih rendahnya partisipasi satuan kerja dalam melakukan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara disiplin pada media atau aplikasi pelaporan mengakibatkan penyusunan laporan menjadi terhambat. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja instansi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penguatan dan penerapan nilai-nilai dasar PNS, peran dan kedudukan PNS di dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.