Penulis saat ini ditugaskan di salah satu instansi di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Berdasarkan amanat Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sejak 17 Oktober 2019 penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia menjadi kewenangan BPJPH. BPJPH mewujudkan kemudahan dan akses pendaftaran sertifikasi halal melalui aplikasi SIHALAL pada website ptsp.halal.go.id, pendaftaran ini dapat dilakukan dari mana saja pelaku usaha berada. SIHALAL juga sudah terhubung di OSS sehingga bagi pelaku UMK diarahkan untuk mengurus NIB sebelum pengajuan sertfikasi halal sehingga saat pengajuan sertifikasi halal tidak lagi banyak mengisi data karena data terhubung ke OSS. Pelaku UMK yang belum memiliki NIB akan diarahkan untuk mendaftar di OSS. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, terdapat pendampingan terhadap Proses Produk Halal (PPH) dalam konteks pelaksanaan sertifikasi halal melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha atau self declare. Khusus bagi UMK yang memenuhi syarat-syarat tertentu dapat melakukan sertifikasi halal melalui self declare. Penyusunan rancangan aktualisasi ini menjadi salah satu sarana penulis dalam mengimplementasikan nilainilai dasar PNS serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, terutama pada kegiatan pendaftaran sertifikasi halal melalui selfdeclare di BPJPH.