Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari Subbag Hukum, khususnya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan perlu adanya inventarisasi peraturan dengan baik, tertib, kemudahan dalam pengaksesan dan pencariannya ketika dibutuhkan, dengan baiknya sistem inventarisasi peraturan tentu berakibat pada efisiensi waktu dan kualitas yang dihasilkan.
Hal ini selaras dengan isi dari PMA nomor 10 Tahun 2021 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Agama yang bertujuan untuk mengoptimalisasi pengelolaan dan pelaksanaan JDIH agar meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat atas ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum. Dan juga sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta sarana pemberian pelayanan informatika secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.