Ditjen Bimas Buddha sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki tugas dan fungsi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan Bimbingan Masyarakat Buddha. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Nomor 42 tahun 2016 3 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama pada pasal 655 menyebutkan bahwa Subdirektorat Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi evaluasi, serta laporan di bidang pendidikan tinggi keagama Buddha.