Dalam rangka proses harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diperlukan data dukung berupa Naskah Urgensi. Selain itu, Naskah Urgensi juga diperlukan dalam hal penilaian Indeks Reformasi Hukum dan pengajuan Rancangan Peraturan Menteri kepada Presiden melalui Setkab. Biro HUkum dan KLN Sekretariat Jenderal Kementerian Agama pada saat ini belum mengakomodir Naskah Urgensi. Oleh karena itu, penulis membuat secara mandiri Naskah Urgensi pada Rancangan Peraturan Menteri Agama Tahun 2021.