PERMA No. 3 Tahun 2017 yang menjadi salah satu pedoman hakimdalam memutus perkara perceraian khususnya dalam hal ini PengadilanAgama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Pasal 1 ayat (1),mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan “Perempuan yangberhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik denganhukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atauperempuan sebagai pihak”.Selain melindungi perempuan yang berhadapan dengan hukum,menurut penulis PERMA ini juga dapat dijadikan acuan hakim dalammelindungi hak-hak anak yang terdampak perceraian, tentang pemberiankepastian hukum terhadap siapa diantara kedua orangtua anak tersebutyang akan ditetapkan sebagai penanggung jawab hadhanahnya, sertatentang siapa diantara kedua orangtuanya yang akan menjadi penanggungjawab terhadap nafkah anak tersebut. Karena pada dasarnya anak secarayuridis dan sosiologis merupakan pihak yang lebih banyak berdekatandengan perempuan, maka sudah semestinya ada kepastian hukum yangdapat diberikan oleh hakim dalam memutus perkara perceraian yangmelibatkan perempuan baik secara langsung maupun tidak.