Upaya memperkuat keberpihakan layanan terhadap kelompokdisabilitas ini, manajemen Mahkamah Agung harus memulainya dari unsurpimpinan tinggi hingga pelaksana, bahkan kepada para CPNS pun sudahharus dibangun mindset layanannya dengan menempatkan layananterhadap kelompok disabilitas sama pentingnya dengan non disabilitas.Bapak Edward T. H Simarmata, S.H., LLM., MTL selaku Kepala PusdiklatManajemen dan Kepemimpinan badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilanmenyampaikan bahwa peserta pelatihan dasar CPNS diharuskan membuataktualisasi dengan tema “Memperkuat Akses Keadilan Bagi KelompokRentan, yaitu perempuan, anak, dan penyandang disabilitas melaluipenguatan peraturan layanan dan akses disabilitas disetiap lini pengadilan”.Sejalan dengan latar belakang diatas, penulis menemukan permasalahanyang terkait dengan pelayanan terhadap kelompok rentan/kelompokdisabilitas di Pengadilan Negeri Majalengka, yaitu terkait dengan belumoptimalnya layanan informasi bagi penyandang disabilitas hal inidikarenakan belum terdapatnya standar operasional prosedur pelayanandisabilitas yang mengakomodir Lampiran D Keputusan Dirjen Badilum No.1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayananbagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri(SK Dirjen No. 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020).