Untuk mewujudkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitastersebut, Mahkamah Agung melalui Pusdiklat Manajemen danKepemimpinan selaku penyelenggara Kegiatan Pelatihan Dasar CPNSTahun 2022 di Lingkungan MA, memberi tema wajib kepada pesertauntuk Laporan Aktualisasi yaitu “Memperkuat akses keadilan bagikelompok rentan, yaitu perempuan, anak, dan penyandang disabilitasmelalui penguatan peraturan layanan dan akses disabilitas di setiap lini3pengadilan”. Akses disabilitas tidak hanya mengacu kepada sarana danprasarana saja, kebutuhan dalam mengakses informasi di internet jugadiperlukan bagi penyandang disabilitas dan kaum rentan untukmemperoleh informasi yang diperlukan. Informasi dapat diakses melaluiwebsite dan sosial media sehingga penyandang disabilitas dan kaumrentan dapat memperoleh informasi secara cepat tetapi tentunya adaperbedaan bagi kaum disabilitas dalam mengakses internet, contohnyapada website. Diperlukannya akses website yang ramah bagi kaumdisabilitas dan kaum rentan dapat dilakukan dengan manambahkan fiturAccessibility & Audio Tools pada website tersebut. Berdasarkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor206/DJA/SK/I/2021 Tentang Standar Pelayanan Bagi PenyandangDisabilitas Di Lingkungan Peradilan Agama yaitu “website yang mudahdibaca oleh penyandang disabilitas yang memiliki hambatan dalampenglihatan.” Pada website Pengadilan Agama Majalengka belumadanya fitur tambahan bagi penyandang disabilitas tuna netra dan tunaaksara, disleksia dan juga lansia yang memudahkan dalam mengaksesdan memahami informasi peradilan yang mengakibatkan belumramahnya website tersebut. Oleh karenanya, Penulis menulisaktualisasi dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Website BagiKaum Rentan Dengan Menambahkan Fitur Accessibility & AudioTools Di Pengadilan Agama Majalengka”.