Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka optimalisasi pelayanan Pos Bantuan Hukum layak untuk diangkat menjadi isu pembahasan terkait pengoptimalan pelayanan hukum pada kelompok rentan dan penyandang disabilitas yang berhak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih berkaitan dengan kekhususannya