Untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang prima,penyelenggara layanan publik perlu memperhatikan kebutuhan atautuntutan masyarakat pencari keadilan. Karena pengguna layanan,tidak hanya terdiri dari masyarakat biasa pada umumnya tetapi jugamasyarakat yang memiliki kebutuhan khusus atau keterbatasan fisikatau penyandang disabilitas, maka dibutuhkan akomodasi yang layakagar kelompok ini dapat merasa nyaman dan puas. Hal tersebuttercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara5dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalamProses Peradilan, yang mana akomodasi yang layak terdiri daripelayanan dan sarana dan prasarana. Untuk menindaklanjutiPeraturan Menteri tersebut, diterbitkanlah Keputusan Direktur JenderalBadan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentangPedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas diPengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, yang dapat digunakansebagai acuan dalam melaksanakan pelayanan prima di Pengadilan.