Pada hakikatnya, hak untuk mengakses informasi secara bebasmerupakan hak setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal328F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,tanpa terkecuali bagi para penyandang tunanetra. Hak aksesibilitas,keterlibatan, dan memperoleh informasi bagi para penyandangdisabilitas juga diatur dalam Pasal 5 UU No. 8 tahun 2016 tentangPenyandang Disabilitas. Pasal 124 pada undang-undang yang samabahkan menjelaskan secara lebih spesifik lagi, yaitu kewajibanpemerintah untuk memastikan informasi dapat dijangkau dan dipahamisesuai dengan kebutuhan disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.Kurangnya akses layanan informasi berperkara bagi para penyandangdisabilitas khususnya tunanetra tentu akan berdampak padaterhambatnya akses informasi. Sedangkan, transparansi informasi,baik melalui media elektronik maupun media lainnya adalah salah satustandar layanan dan hak bagi para penyandang disabilitas.