Pada Pengadilan Negeri Garut khususnya, telah mengoptimalkan pelayanan yang berkaitan dengan permohonan informasi kepada para pemohon maupun pencari keadilan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan dijalankan oleh bagian Kepaniteraan Hukum. Beberapa tugas Kepaniteraan Hukum di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut PTSP) menurut Pasal 11 Ayat (3) Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diantaranya yaitu: a. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset. b. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. c. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144 (yang terbaru adalah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022). d. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta
pemohon