Terkait dengan pemenuhan visi terwujudnya PengadilanNegeri yang agung, mandiri dan berkeadilan yang berbasispelayanan publik terdapat pengguna layanan yang belum secarakomprehensif diperhatikan pelayanannya, yakni kaum rentan yangterdiri dari perempuan,anak dan penyandang disabilitas. Namunpada implementasi SK Dirjen Badilag Nomor 206/ DJA/SK/I/2021para penyandang disabilitas ini memiliki berbagai hambatan dalamusaha untuk memperoleh akses terhadap keadilan yang salahsatunya adalah hambatan untuk mendapat informasi khususnyapersyaratan pengajuan Surat Keterangan di Pengadilan NegeriBandung