Upaya memperkuat keberpihakan layanan terhadap kelompok disabilitas ini, manajemen Mahkamah Agung harus memulainya dari unsur pimpinan tinggi hingga pelaksana, bahkan kepada para CPNS pun sudah harus dibangun mindset layanannya dengan menempatkan layanan terhadap kelompok disabilitas sama pentingnya dengan non disabilitas. Bapak Edward T. H Simarmata, S.H., LLM., MTL selaku Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan menyampaikan bahwa peserta pelatihan dasar CPNS diharuskan membuat aktualisasi dengan tema “Memperkuat Akses Keadilan Bagi Kelompok Rentan, yaitu perempuan, anak, dan penyandang disabilitas melalui penguatan peraturan layanan dan akses disabilitas disetiap lini pengadilan”.