Berdasarkan ketentuan Pasal 291 Peraturan Menteri Agama Nomor 42Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, bahwaSubbagian Hukum pada Bagian Organisasi Kepegawaian dan Hukum padaSekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memilikitugas melakukan penyiapan bahan analisis produk hukum, penyusunanperaturan perundang-undangan, dan fasilitasi bantuan hukum bidangpenyelenggaraan haji dan umrah.Bahwa dalam pelaksanaan tugas fungsi Subbag Hukum dan penulissebagai Penyusun Bahan Bantuan Hukum, berdasarkan Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Sipil Negara No 41 tahun 2018 tentang NomenklaturJabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan InstansiPemerintah yaitu melakukan kegiatan penyusunan dan penelahaan dataobyek kerja di bidang bahan bantuan hukum. Maka perlu adanya himpunanarsip bahan bantuan hukum dalam bentuk kompilasi putusan pengadilan danperkara lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji danUmrah guna membantu unit kerja dan khususnya penulis dalam melaksanakantugas dan fungsinya secara efektif dan lebih efisien.