Menindaklanjuti surat edaran tersebut, maka dibutuhkan adanya pedoman pelaksanaan anggaran yang berpedoman kepada regulasi terkait, sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran khususnya di lingkungan kerja peserta yaitu Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri. Hal ini diperlukan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi secara cepat dan tepat mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.