Sejak diberlakukannya Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentangJaminan Produk Halal banyak terdapat perubahan tentang mekanisme pengajuansertifkasi halal, salah satunya adalah beralihnya kewenangan penerbitan sertifikasihalal yang sebelumnya ada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada Badan2Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Badan Penyelenggara JaminanProduk Halal (BPJPH) merupakan sebuah badan yang terbentuk dibawahnaungan Kementerian Agama. Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentangJaminan Produk Halal mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesiaterjamin kehalalannya oleh karena itu, Badan Penyelenggara Jaminan ProdukHalal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk,beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.