Deskripsi
Dalam praktiknya, SK Kebijakan digunakan oleh Inspektorat Jenderal sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal strategis maupun teknis, seperti penetapan standar audit internal, tata cara pemeriksaan, pedoman pengawasan, atau pengaturan mekanisme kerja antarunit. Namun, proses penyusunan SK Kebijakan sering kali menghadapi kendala seperti kurang efektifnya uji publik pada SK kebijakan sehingga kebijakan yang dikeluarkan berpotensi tidak relevan dengan kondisi lapangan. Hasil aktualisasi berupa rancangan SOP terkait Penyusunan Kebijakan dan penggunaan media google form.
Rincian Karya
- Penyusun
- ADILA ROHMAH AFANDI
- Tahun
- 2025
- Kategori
- Laporan Aktualisasi Latsar CPNS
- Tempat Tugas
- TIM KERJA HUKUM SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
- Instansi Asal
- Kementerian Agama
- Penyelenggara
- Balai Diklat Keagamaan Jakarta