Deskripsi
Pemerintah telah mencanangkan penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance) melalui penerapan reformasi birokrasi dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel. Pencanangan ini secara umum ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Secara operasional, wujud peningkatan pelayanan publik adalah berupa perbaikan dan penyempurnaan proses penyelenggaraan administrasi pemerintah sehingga lebih mencerminkan birokrasi yang mampu menjalankan fungsi pelayanan yang berkualitas, memuaskan, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki nilai-nilai yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia dan menjadi pelayan publik pada dasarnya merupakan implementasi dari tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara 2 (ASN). Sehingga, salah satu upaya pemerintah meningkatkan mutu kualitas SDM adalah dengan merekrut ASN yang profesional. Dalam proses aktualisasi yang merupakan bagian dari agenda habituasi Latsar, peserta dituntut untuk mengidentifikasi isu aktual di lingkungan unit kerjanya serta mengusulkan solusi yang aplikatif dan sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN. Aktualisasi ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, inovatif, dan solutif terhadap permasalahan organisasi, serta menjadi kontribusi nyata CPNS dalam meningkatkan kinerja instansi. Isu aktual yang diangkat dalam aktualisasi ini adalah “Belum adanya Petunjuk Teknis Tentang Pelaporan Capaian Program dan Anggaran pada Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) yang mengacu pada regulasi baru yang berlaku di tahun 2025”. Isu ini muncul sebagai respons terhadap ketidaksesuaian antara pedoman pelaporan program dan anggaran yang masih menggunakan acuan lama dengan perkembangan nomenklatur, fungsi, dan arah kebijakan terbaru BMBPSDM. Dalam struktur baru Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 42 Tahun 2022, BMBPSDM memiliki peran strategis sebagai institusi yang menangani pengembangan SDM dan penguatan moderasi beragama secara nasional. Namun demikian, hingga saat ini belum tersedia petunjuk teknis (juknis) pelaporan yang secara spesifik menyesuaikan dengan struktur kelembagaan dan fungsi terkini BMBPSDM. Ketiadaan juknis ini berdampak pada 1) Ketidakterpaduan format dan standar pelaporan antar unit di lingkungan BMBPSDM, 2) Kesulitan dalam menyusun laporan evaluatif yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan, dan 3) Potensi tidak sinkronnya pelaporan dengan sistem penganggaran berbasis kinerja yang berlaku secara nasional (misalnya KRISNA atau SMART-RBM). Oleh karena itu, isu ini penting untuk segera dibenahi dalam konteks aktualisasi Latsar karena selaras dengan nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai inti BerAKHLAK dapat diterapkan sebagai dasar budaya kerja ASN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penerapan ini akan meningkatkan 3 kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan ASN bekerja sesuai dengan prinsip pelayanan yang transparan dan akuntabel.1 Dengan demikian, melalui proses aktualisasi ini, peserta diharapkan dapat menganalisis akar permasalahan, merancang intervensi awal (seperti penyusunan draft juknis atau pemetaan kebutuhan pelaporan), serta merekomendasikan solusi yang implementatif dan berorientasi pada peningkatan tata kelola program dan anggaran di BMBPSDM.
Rincian Karya
- Penyusun
- Nabilla Agushinta, S.Pd.
- Tahun
- 2025
- Kategori
- Laporan Aktualisasi Latsar CPNS
- Tempat Tugas
- Sekretariat BMBPSDM
- Instansi Asal
- Kementerian Agama
- Penyelenggara
- Balai Diklat Keagamaan Jakarta