Berdasarkan hasil Survei tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggara pelayanan publik di Indonesia belum memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai amanat Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tentu hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Indonesia untuk mendorong penyelenggara layanan lebih peka terhadap pemberian pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.