Hukum di Indonesia memberikan jalan untuk memutuskanhubungan pernikahan atau bisa dibilang perceraian, namun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berusaha semaksimalmungkin menekan angka perceraian. Pembuat undang-undang jugamenyadari bahwa perceraian yang dilakukan sewenang-wenang akanmengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami istritersebut, melainkan juga kepada anak yang seharusnya diasuh dandirawat dengan baik, sehingga anak tersebut semakin terjebak sebagaikorban dari perceraian. Hak-hak keperdataan anak jangan sampai3dihiraukan, sehingga dilakukan upaya-upaya untuk memberikan jaminanterpeliharanya hak-hak anak pasca perceraian. Lembaga peradilan dalamhal ini mempunyai peran penting untuk menjamin hak-hak anak lewatputusan pengadilan.