EFEKTIVITAS PEMANFAATAN APLIKASI GOOGLE WORKSPACE UNTUK TEMPLATE PEMBUATAN TELAAHAN STAF DI PUSAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Deskripsi

Aktualisasi ini berusaha untuk memecahkan core issue yang terdapat pada Pusat Kerukunan Umat Beragama yang berkaitan dengan jabatan fungsional analis kebijakan, yakni Belum Optimalnya Pemanfaatan karya tulis kedinasan dan / atau karya tulis ilmiah sebagai bahan analisis dan advokasi kebijakan di Pusat Kerukunan Umat Beragama. Isu ini berkaitan dengan tugas dan fungsi analis kebijakan yakni melakukan analisis dan advokasi pada seluruh tahapan kebijakan. Berdasarkan Permenpan RB No. 18 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara, analis kebijakan ahli pertama bertugas melaksanakan analisis dan advokasi kebijakan pada seluruh tahapan kebijakan dengan kompleksitas rendah, yang meliputi perencanaan (agenda setting), perumusan (formulasi), implementasi, dan evaluasi kebijakan. Salah satu contoh karya tulis kedinasan / karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan analis kebijakan adalah telaahan staf. Telaahan staf adalah salah karya tulis kedinasan terkait kebijakan yang paling sederhana sebagai bahan menganalisis dan mengadvokasi kebijakan. Kegiatan penyusunan telaahan staf sebagai bahan analisis dan advokasi kebijakan sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Gagasan pemecahan core issue yang diimplementasikan dalam aktualisasi ini adalah dengan pemanfaatan teknologi aplikasi yang dapat memudahkan pembuatan telaahan staf, yakni dengan memanfaatkan template yang disusun menggunakan aplikasi-aplikasi dalam google workspace. Diharapkan para analis kebijakan yang ada di Pusat Kerukunan Umat Beragama dapat memanfaatkan aplikasi template telaahan staf tersebut untuk optimalisasi pembuatan telaahan staf. Kemudian, telaahan staf tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan analisis dan advokasi kebijakan di Pusat Kerukunan Umat Beragama. Dengan pemanfaatan telaahan staf sebagai bahan analisis dan advokasi kebijakan, diharapkan kebijakan-kebijakan yang dibuat dapat berdasarkan fakta dan data (evidence-based policy) yang nantinya dapat berdampak secara maksimal bagi pihak-pihak yang menjadi sasaran dari pembuatan kebijakan tersebut.