MELAKSANAKAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN (PSP) BARANG MILIK NEGARA (BMN) UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUBU RAYA

Deskripsi

Aktualisasi ini mengangkat isu krusial mengenai belum optimalnya pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Sementara (PSP) Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya, sehingga mengganggu tertib administrasi BMN, ditandai dengan perbedaan data aset fisik dan laporan yang dipertanggungjawabkan. Kondisi ini menciptakan potensi risiko hukum, menghambat proses audit, dan mengganggu upaya mewujudkan tata kelola aset yang transparan. Untuk mengatasi akar masalah ini, solusi yang ditawarkan adalah mengoptimalkan pelaksanaan PSP BMN melalui langkah-langkah prosedural yang terstruktur. Proses ini dimulai dengan (1) Perumusan isu, konsultasi dan persetujuan gagasan (2) Persiapan data dan dokumen kepemilikan BMN, serta melakukan update aplikasi SIMAN (3) Penyusunan dokumen yang dibutuhkan dalam proses PSP BMN (4) Mengajukan pengesahan, pendokumentasian digital, dan permohonan resmi penetapan status penggunaan (PSP) BMN (5) Melakukan monitoring permohonan PSP BMN dan Penyusunan Laporan Aktualisasi. Hasil dari implementasi solusi ini adalah peningkatan signifikan dalam tertib administrasi BMN, yang ditandai dengan terbitnya 3 SK PSP BMN yang dikeluarkan KPKNL dan 4 SK PSP BMN yang dikeluarkan KPB. Pencapaian ini menegaskan legalitas penggunaan aset, meningkatkan keakuratan data BMN, memitigasi risiko hukum, dan secara substansial memperkuat akuntabilitas pengelolaan BMN di Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya.