OPTIMALISASI ALUR DISTRIBUSI INFORMASI ANTAR LEADING SECTOR MELALUI PORTAL KOORDINASI TERPUSAT DI DITJEN BIMAS HINDU

Deskripsi

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) merupakan tahap penting dalam membentuk karakter Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas. Berdasarkan Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021, Latsar bertujuan menanamkan nilai-nilai dasar BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), sekaligus memperkuat wawasan kebangsaan, etika publik, serta tanggung jawab ASN sebagai pelayan masyarakat. Salah satu komponen penting Latsar adalah proyek aktualisasi, yaitu penerapan nilai ASN dalam penyelesaian isu nyata di unit kerja masing-masing. Di lingkungan Ditjen Bimas Hindu, isu strategis yang diangkat adalah belum optimalnya distribusi informasi antar leading sector, yang berdampak pada efektivitas kinerja kehumasan. Saat ini, koordinasi internal masih bergantung pada WhatsApp, yang meskipun praktis, memiliki banyak keterbatasan seperti minimnya dokumentasi sistematis, rawan hilangnya data, serta distribusi informasi yang tidak selalu merata. Kondisi ini memengaruhi kecepatan publikasi, konsistensi pesan, dan citra institusi di ruang publik. Sebagai solusi, diperlukan sistem distribusi informasi yang lebih terstruktur, terdokumentasi, dan berbasis digital. Hal ini sejalan dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kehumasan. Pengembangan portal koordinasi digital diharapkan menjadi media kolaboratif, real-time, dan mudah diakses, sehingga memperkuat tata kelola informasi publik Ditjen Bimas Hindu. Inisiatif ini tidak hanya menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga menjadi wujud implementasi nilai-nilai ASN yang akuntabel, adaptif, dan responsif. Dalam konteks Latsar CPNS, proyek ini menjadi kontribusi nyata peserta dalam mendorong transformasi digital, memperkuat kinerja organisasi, serta mendukung program prioritas Kementerian Agama RI “ASTA PROTAS”, khususnya pada aspek digitalisasi tata kelola.