OPTIMALISASI PELAYANAN KUA KEMBANGAN MENUJU DIGITAL DENGAN MEMANFAATKAN LINK GOOGLE FORM

Deskripsi

Isu utama yang dihadapi Kantor Urusan Agama (KUA) Kembangan adalah minimnya inovasi pelayanan berbasis digital. Selama ini, sebagian besar layanan administrasi, seperti pendaftaran nikah, penerbitan surat rekomendasi, maupun pencatatan wakaf masih dilakukan secara manual. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain antrean panjang, proses yang lambat, risiko kehilangan dokumen, hingga kurangnya transparansi data. Hal ini juga tidak sejalan dengan tuntutan masyarakat modern yang menginginkan layanan cepat, mudah, dan efisien. Solusi yang ditawarkan adalah digitalisasi pelayanan melalui pembuatan link Google Form yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran dan pengajuan administrasi secara daring. Pemilihan solusi ini berdasarkan analisis fishbone dan metode Mc Namara, yang menunjukkan bahwa opsi ini paling efektif, efisien, dan mudah diterapkan dengan sumber daya yang ada. Selain itu, solusi ini sejalan dengan prinsip Smart ASN dan nilai Ber-AKHLAK yang menuntut ASN adaptif, inovatif, dan berorientasi pelayanan. Langkah pelaksanaan dilakukan dalam empat tahap. Pertama, planning, yakni konsultasi dengan mentor dan penyusunan rencana kerja. Kedua, organizing, berupa pengumpulan data dan pemetaan kebutuhan layanan. Ketiga, actualizing, yaitu pembuatan link pelayanan online, penyusunan materi, serta sosialisasi melalui media sosial. Terakhir, controlling, berupa monitoring, evaluasi, dan pemeliharaan sistem agar tetap berfungsi optimal. Hasil yang diperoleh menunjukkan perbedaan signifikan. Sebelum aktualisasi, masyarakat hanya bisa mengurus layanan dengan datang langsung, sehingga memakan waktu dan biaya. Setelah implementasi, layanan dapat diakses secara online, lebih cepat, transparan, dan praktis. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga memperkuat citra KUA sebagai lembaga yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mendukung kebijakan pemerintah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).