OPTIMALISASI PENGELOLAAN REGULASI KEUANGAN APBN MELALUI PENYUSUNAN ARSIP DIGITAL (E-BINDER) PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

Deskripsi

Pelaksanaan aktualisasi ini mengangkat isu terkait belum tersedianya kompilasi regulasi keuangan APBN yang terintegrasi di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Kondisi tersebut menyebabkan pegawai, khususnya pada Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN, harus mencari regulasi dari berbagai sumber yang tersebar, sehingga memperlambat proses kerja, meningkatkan risiko kesalahan penggunaan aturan, serta menghambat efektivitas pengawasan dan pengelolaan keuangan negara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis mengembangkan inovasi berupa penyusunan arsip digital (e-Binder) dalam bentuk spreadsheet interaktif yang berisi kompilasi regulasi keuangan dari berbagai tingkat—mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, hingga Peraturan Menteri Agama—yang dilengkapi dengan hyperlink menuju dokumen regulasi yang tersimpan di Google Drive. Setiap regulasi diberi penandaan status (berlaku, dicabut, atau diganti) untuk memastikan ketepatan penggunaan aturan dalam pelaksanaan tugas. Kegiatan aktualisasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan: (1) merancang struktur e-Binder dan memperoleh persetujuan mentor; (2) mengumpulkan dan mengklasifikasi regulasi; (3) menyusun database regulasi ke dalam spreadsheet; (4) melakukan uji coba dan revisi berdasarkan masukan pengguna; (5) publikasi dan sosialisasi kepada pegawai; serta (6) pemeliharaan dan pembaruan regulasi secara berkala. Hasil aktualisasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi kerja, yaitu waktu pencarian regulasi yang sebelumnya membutuhkan 10–15 menit kini berkurang menjadi hanya 2–3 menit. Selain itu, risiko kesalahan penggunaan regulasi dapat diminimalkan karena seluruh dokumen telah terverifikasi dan ditandai status keberlakuannya. Inovasi ini tidak hanya mendukung peningkatan profesionalisme ASN melalui penerapan nilai BerAKHLAK dan konsep Smart ASN, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan tata kelola keuangan yang baik di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.