OPTIMALISASI PROSES PENERJEMAHAN MOU DENGAN PENYUSUNAN GLOSARIUM ISTILAH SPESIFIK PADA BIRO HUKUM DAN KERJASAMA LUAR NEGERI

Deskripsi

Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum adanya acuan istilah resmi yang baku di tingkat biro, sehingga penerjemahan dokumen kerap tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan salah tafsir dalam kerja sama internasional. Untuk mengatasi hal tersebut, penyusunan Glosarium Istilah Spesifik pada Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri menjadi kebutuhan mendesak. Glosarium ini berfungsi sebagai standar rujukan bagi penerjemah agar hasil terjemahan lebih konsisten, tepat makna, dan sesuai konteks hukum serta diplomatik. Selain mempermudah proses penerjemahan, keberadaannya juga akan meningkatkan kualitas dan kredibilitas dokumen resmi yang menjadi dasar hubungan bilateral maupun multilateral. Inisiatif penyusunan glosarium ini sejalan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025 tentang Asta Program Prioritas Menteri Agama (Asta Protas), khususnya dalam pilar Digitalisasi Tata Kelola. Melalui digitalisasi dan standardisasi istilah dalam dokumen kerja sama internasional, Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri berperan aktif dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berbasis data. Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen Kementerian Agama untuk bertransformasi menuju birokrasi modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan komunikasi global. Dengan demikian, penyusunan glosarium bukan hanya sarana peningkatan kualitas penerjemahan, tetapi juga strategi penting untuk memperkuat kredibilitas biro, memperlancar hubungan internasional, dan mendukung citra positif Kementerian Agama di tingkat global.