PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL TIKTOK UNTUK KAMPANYE OPTIMALISASI KESADARAN HUKUM PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN SERANG

Deskripsi

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas, pemerintah telah menetapkan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikenal dengan akronim BerAKHLAK. Nilai-nilai tersebut terdiri dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Penetapan nilai dasar ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa “Pegawai ASN wajib mengaktualisasikan nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik”. Aktualisasi nilai-nilai dasar ASN dalam Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS merupakan langkah strategis dalam membentuk karakter ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS. Dalam konteks jabatan fungsional Pranata Humas, aktualisasi nilai BerAKHLAK memiliki relevansi yang tinggi, mengingat tugas utama pranata humas adalah menyampaikan pesan kelembagaan secara efektif kepada publik melalui berbagai kanal komunikasi. Sebagai respons terhadap perkembangan zaman, Kementerian Agama telah menetapkan Asta Program Prioritas (Asta Prota), salah satunya yaitu Program Prioritas Nomor 8: Digitalisasi Layanan Keagamaan dan Pendidikan. Program ini menekankan pentingnya transformasi layanan berbasis digital guna mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam konteks KUA, Asta Prota tersebut mendorong percepatan digitalisasi layanan, termasuk edukasi hukum perkawinan melalui media sosial dan platform daring lainnya. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan literasi hukum masyarakat serta mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama. Namun, dalam realitasnya, berbagai tantangan di lapangan kerap dihadapi ASN, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik. Hal ini terlihat di banyak unit pelayanan, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA), yang memiliki peran strategis dalam membina kehidupan keagamaan masyarakat. Salah satu tantangan utama yang dihadapi di KUA adalah rendahnya literasi hukum perkawinan di masyarakat serta belum optimalnya pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi yang efektif dan luas. Masyarakat pada umumnya masih sangat awam terhadap hukum perkawinan, baik yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun dalam hukum positif di Indonesia. Rendahnya pemahaman ini tampak pada minimnya literasi hukum mengenai perceraian bagaimana dampak hukumnya terhadap hak dan kewajiban suami-istri, anak, serta harta bersama dan juga tentang konsekuensi hukum dari pernikahan, baik pernikahan siri maupun pernikahan tercatat. Pada kenyataannya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui aturan hukum terkait pernikahan, sehingga praktik nikah siri masih marak dilakukan. Akibatnya, timbul berbagai persoalan hukum, seperti keterbatasan akses terhadap hak-hak istri dan anak, sulitnya mendapatkan perlindungan hukum, serta keharusan menempuh jalur hukum isbat nikah dan proses lainnya untuk memperoleh legalitas dari pernikahan tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa peningkatan literasi hukum perkawinan merupakan kebutuhan mendesak untuk melindungi hak-hak masyarakat sekaligus memperkuat ketertiban hukum. Menjawab tantangan tersebut, Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021 menyusun pelatihan dasar (Latsar) sebagai upaya sistematis membentuk karakter ASN yang berAKHLAK dan peran manajemen ASN serta mendukung terwujudnya SMART ASN. Dalam pelatihan ini, peserta tidak hanya dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dasar sebagai abdi negara, tetapi juga diarahkan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN dalam bentuk proyek nyata (habituasi) yang berdampak langsung bagi instansi dan masyarakat. Aktualisasi ini merupakan implementasi nyata dari proses habituasi tersebut. Melalui kegiatan "Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Untuk Kampanye Optimalisasi Kesadaran Hukum Pernikhanan di KUA Kecamatan Serang", penulis sebagai CPNS berupaya menyelaraskan nilai-nilai dasar ASN dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung peran strategis KUA dalam meningkatkan literasi hukum. Aktualisasi ini tidak hanya sarana untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ASN secara konkret, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi dalam membangun budaya kerja digital yang inovatif, memperkuat pelayanan publik yang responsif, serta mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama.