PEMBUATAN DASHBOARD NASIONAL KEBUTUHAN PENYULUH AGAMA ISLAM DI SUBDIREKTORAT BINA PENYULUH AGAMA ISLAM DITJEN BIMAS ISLAM

Deskripsi

TOR SK PERSURATAN JADWAL LAPORAN PANITIA SPD SURAT TUGAS DAFTAR HADIR TANDA TERIMA PERLENGKAPAN PESERTA DOKUMENTASI Penerbitan PMA No. 11 Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam menetapkan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam (PAI). Peraturan ini mengatur mekanisme menghitung jumlah penyuluh yang ideal di setiap kecamatan berdasarkan jumlah penduduk, wilayah binaan, dan beban kerja yang terukur. Namun, tantangan yang dihadapi adalah konsistensi data antara pusat dan daerah, ketersediaan sumber informasi yang akurat, serta kemampuan melakukan visualisasi hasil sistem perhitungan agar dapat menjadi acuan strategis bagi pengambilan kebijakan. untuk mewujudkan gagasan kreatif tersebut, kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama masa habituasi adalah Berkoordinasi dan meminta persetujuan mentor terkait Laporan Aktualisasi, Melakukan pengumpulan data pada Tim Kepegawaian dan Dukcapil serta melakukan pengolahan data, Membuat design Dashboard, Implementasi kedalam Dashboard. Penyelesaian kegiatan ini telah memberikan manfaat signifikan dan relevan dengan PMA Nomor 11 Tahun 2025 yang menjadi dasar perhitungan. Manfaat utamanya adalah tersedianya pedoman yang terukur dan berbasis data untuk menetapkan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (JFPA) secara nasional, didasarkan pada beban kerja dan kondisi nyata. Penerapan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) terinternalisasi secara optimal dalam setiap tahapan aktualisasi. Terwujudnya Dashboard Nasional Kebutuhan Penyuluh Agama Islam ini merupakan kontribusi nyata dalam mewujudkan Manajemen ASN yang berbasis data dan Smart ASN yang unggul.