PENGUATAN TATA KELOLA KEGIATAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM MELALUI PENUNJUKAN PIC DI KUA KEPULAUAN SERIBU UTARA

Deskripsi

Laporan aktualisasi ini mengangkat isu strategis terkait **penguatan tata kelola kegiatan penyuluhan agama Islam di KUA Kecamatan Kepulauan Seribu Utara**. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah ketiadaan sistem koordinasi, dokumentasi, serta pelaporan kegiatan penyuluhan yang terstruktur. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan penyuluhan berjalan secara parsial, tidak terdokumentasi dengan baik, dan sulit dievaluasi. Dampaknya terasa pada lemahnya efektivitas penyuluhan, keterbatasan data evaluatif, serta tidak meratanya pelayanan bagi masyarakat di berbagai pulau binaan. Melalui pendekatan analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth) dan Fishbone, isu “tidak adanya tata kelola kegiatan penyuluhan yang terstruktur” ditetapkan sebagai core issue dengan skor tertinggi. Penyebabnya meliputi rendahnya kesadaran koordinasi penyuluh, absennya SOP dan indikator kinerja, keterbatasan sarana dokumentasi, serta tantangan geografis wilayah kepulauan. Untuk itu, dirumuskan solusi kreatif berupa **penunjukan person in charge (PIC)** yang bertanggung jawab mengelola data kepenyuluhan, didukung oleh pemanfaatan teknologi sederhana seperti Google Drive dan Google Form. Pelaksanaan aktualisasi dilaksanakan pada 14 Juli–26 Agustus 2025, dengan tahapan kegiatan meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data dasar, penataan dokumen digital, penyusunan jadwal penyuluhan per wilayah, hingga monitoring dan evaluasi sederhana. Hasil aktualisasi menunjukkan terciptanya sistem tata kelola yang lebih rapi, termasuk jadwal penyuluhan resmi, format laporan seragam, serta media penyimpanan digital terpusat yang dapat diakses bersama oleh seluruh penyuluh. Hal ini memperkuat budaya kerja kolaboratif, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong pelayanan publik yang lebih responsif. Manfaat yang dihasilkan bersifat berlapis: bagi individu, meningkatkan kompetensi, kepemimpinan, dan internalisasi nilai ASN BerAKHLAK; bagi kelembagaan KUA, memperkuat sistem administrasi dan evaluasi penyuluhan; dan bagi masyarakat, memberikan jaminan keteraturan layanan keagamaan secara merata dan berkesinambungan. Laporan ini menegaskan bahwa penyelesaian core issue telah menghadirkan praktik baik yang berpotensi direplikasi sebagai model tata kelola penyuluhan adaptif di wilayah kepulauan. Dengan demikian, aktualisasi ini tidak hanya menjadi sarana pembelajaran peserta sebagai CPNS, tetapi juga kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan keagamaan. Ke depan, keberlanjutan sistem ini memerlukan dukungan institusional, pemeliharaan drive digital, serta peningkatan kapasitas teknologi para penyuluh, sehingga sistem tata kelola penyuluhan semakin mapan, akuntabel, dan relevan dengan tuntutan reformasi birokrasi.