Penyempurnaan Petunjuk Teknis Layanan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2024

Deskripsi

Pelaksanaan aktualisasi CPNS ini berangkat dari isu belum tersedianya infografis prosedural layanan izin operasional lembaga pendidikan keagamaan Buddha sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 27 Tahun 2024. Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan bagi pemohon maupun petugas layanan, sehingga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik dan memperlambat proses administrasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan adalah penyusunan infografis prosedural berbasis regulasi terbaru yang bersifat komunikatif, mudah dipahami, serta dapat digunakan baik dalam format cetak maupun digital. Langkah pelaksanaan meliputi observasi alur layanan aktual, wawancara dengan pelaksana teknis, penyusunan desain infografis menggunakan aplikasi digital, uji coba internal, serta validasi bersama atasan dan rekan kerja. Proses ini juga mengintegrasikan nilai-nilai dasar ASN (BerAKHLAK) dan elemen Smart ASN, terutama dalam literasi digital, orientasi pelayanan, dan kolaborasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan kejelasan prosedur layanan izin operasional, yang divalidasi melalui uji coba terhadap 11 responden internal dengan rata-rata skor 4,25 dari skala 5. Responden menilai infografis sangat membantu memperjelas alur, meningkatkan efisiensi layanan, serta mendukung transparansi administrasi. Selain itu, kegiatan ini memberikan manfaat strategis bagi Ditjen Bimas Buddha dalam menyiapkan standar operasional prosedur yang lebih seragam dan adaptif terhadap regulasi baru. Dengan demikian, aktualisasi ini berhasil menyelesaikan isu yang diangkat sekaligus memperkuat tata kelola layanan publik di bidang pendidikan keagamaan Buddha.