Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Langsung Barang/Jasa di Pusat Data dan Teknologi Informasi

Deskripsi

Laporan aktualisasi ini mengangkat isu belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Langsung Barang/Jasa di Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Agama. Ketiadaan SOP menyebabkan pelaksanaan pengadaan belum berjalan secara seragam dan berpotensi menimbulkan ketidakefisienan, kesalahan administrasi, serta temuan audit akibat tidak adanya pedoman tertulis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai solusi, peserta melakukan penyusunan SOP Pengadaan Langsung Barang/Jasa yang menjadi acuan baku bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan proses pengadaan di lingkungan Pusdatin. Penyusunan dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku, antara lain Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. 12 Tahun 2021 serta Perpres Nomor 46 Tahun 2025, dan diselaraskan dengan kebijakan internal Kementerian Agama melalui KMA Nomor 168 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur serta Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (Sop) Administrasi Pemerintahan. Langkah pelaksanaan meliputi konsultasi dengan mentor dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), pengumpulan referensi regulasi, penyusunan draft SOP dan flowchart, evaluasi hasil bersama mentor dan coach, hingga sosialisasi SOP kepada seluruh pegawai. Hasil dari kegiatan aktualisasi ini adalah tersusunnya SOP Pengadaan Langsung Barang/Jasa di Pusat Data dan Teknologi Informasi yang telah disosialisasikan dan disimpan secara digital agar mudah diakses oleh seluruh pegawai. Kehadiran SOP ini memberikan dampak nyata berupa peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan, serta memperkuat penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam budaya kerja yang profesional dan berorientasi pelayanan di lingkungan Pusdatin.