PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)PELAYANAN REKOMENDASI HUKUM DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG

Deskripsi

Isu utama yang diangkat di Kantor Kementerian Agama Kota Serang adalah belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Rekomendasi Hukum. Akibatnya, permohonan rekomendasi hukum sering disampaikan secara lisan, tidak terdokumentasi, tidak ada nomor registrasi, proses kerja tidak terstruktur, serta belum tersedia template baku rekomendasi hukum. Kondisi ini menimbulkan kurangnya akuntabilitas, ketidakefisienan, serta tidak terpenuhinya prinsip pelayanan publik modern. Solusi yang dipilih adalah menyusun SOP Pelayanan Rekomendasi Hukum sebagai pedoman baku, dilengkapi dengan formulir registrasi digital berbasis QR Code dan template rekomendasi hukum. Solusi ini dipilih karena paling efektif, efisien, dan mudah diterapkan untuk mendukung digitalisasi layanan serta peningkatan tata kelola hukum. Pelaksanaan aktualisasi dilakukan melalui beberapa tahapan: 1. Penyusunan SOP Pelayanan Rekomendasi Hukum; 2. Pembuatan Formulir Registrasi Digital 3. Pengembangan Template Baku Produk Rekomendasi Hukum 4. Sosialisasi Internal dan Pendampingan Pasca-Sosialisasi Setelah aktualisasi, unit kerja memiliki SOP resmi, formulir registrasi digital, serta template rekomendasi hukum yang seragam. Pencatatan permohonan menjadi otomatis, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri. Sistem pengarsipan menjadi lebih rapi, efisien, dan transparan. Selain meningkatkan mutu pelayanan hukum, perubahan ini juga mendukung penerapan nilai ASN BerAKHLAK dan prinsip SMART ASN, serta meningkatkan kepuasan pemohon berdasarkan hasil evaluasi.